(Mobil khusus kepala desa untuk program stunting 2020, dipasang stiker RaGaPantas)

TENGGARONG, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kutai Kartanegara saat ini tengah mengusut persoalan pengadaan sewa mobil khusus untuk Kepala Desa se Kukar dalam rangka program stunting Desa Tahun 2020.

“Hari ini (Rabu 29 Juli 2020) kita melakukan pemanggilan pemeriksaan saksi atas dugaan kasus tersebut. Saat ini masih berproses sehingga kami belum bisa menyampaikan terlalu jauh,” kata Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Herman S melalui Kanit Tipikor Ipda Gede Wijaya SH, Rabu (29/7/2020) diruang kerjanya.

Untuk diketahui bahwa persoalan pengadaan sewa mobil khusus kepala desa se Kukar untuk program stunting Desa tahun 2020 sempat menjadi sorotan, dan persoalan tersebut dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar, dengan menghadirkan sejumlah kepala desa, Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, serta Komite Nasional Transparansi Pembangunan Daerah (Kominas-Transpemda).

Deni Ruslan Koordinator Kominas Transpemda mengungkapkan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan sewa mobil untuk operasional khusus kepala desa di Kukar untuk stunting 2020, patut diduga berpotensi merugikana keuangan negara.

“Seluruh desa diminta untuk menganggarkan belanja sewa kendaraan untuk 12 bulan,” katanya.

Berdasarkan surat sewa kendaraan dari Track Astra Rent A penyedia jasa layanan sewa kendaraan, NO 0009/YIN/Trac-BPP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang merupakan jawaban atas permintaan piha DPMD Kukar, menawarkan harga sewa mobil untuk berbagai type bekisar terendah Rp5,2 juta/bulan untuk type mobil new Avanza 1,3 E AT tahun 2017 dan tertinggi Rp6,8 juta/bulan untuk type Avanza 1,5 Velos AT tahun 2019.

Dari keseluruhan desa yang ada di Kukar yang berjumlah 193 desa, seyogiyanya hanya 6 desa yang masuk dalam program stunting dimaksud.”Namun pada pelaksananya hampir semua desa memasukkan anggaran pengadaan sewa mobil khusus tersebut,” ujarnya.(awi/Poskotakaltimnews.com)